Demi Kepentingan dan Kesejahteraan Rakyat Itu Kata Mereka

- 12 Februari 2024, 05:04 WIB
Ilustrasi/pexels
Ilustrasi/pexels /Try Sutrisno/

Oleh : Try Sutrisno

 

INFOBANGKAID - Para calon peserta pemilu mulai bersiap menjual harapan demi meraih simpati. Para politikus akan bergerak secara terbuka maupun senyap. Mereka akan berupaya menyasar seluruh pemegang pundi hak suara untuk memenangkan pertarungan politiknya.

Janji berbalut slogan “demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat”, juga akan diserukan melalui kanal-kanal publik sebagai penyempurna safari politik demi meraih citra positif. Para calon akan berkata; dijamin, pasti, dan iya. Bak malaikat menjanjikan surga kepada manusia.

Masyarakat akan di hormati, dipuji, di kunjungi orang kaya, banyak mengaku saudara. Bahkan bisa menjadi penasehat dadakan orang-orang pintar. Berbagai program pun akan ditawarkan kepada masyarakat. Mereka akan merayu sekaligus memberi harapan.

Rakyat akan terpesona lalu terperangkap dalam jebakan kata yang diramu untuk diumbar. Terkadang lucu, kata-kata manis tersebut berulang-ulang disampaikan, tetapi hasilnya nol. Seperti parfum isi ulang, wangi tapi palsu. Ya, hanya pembohong yang terlalu mudah mengucapkan janji.  

Janji para kontestan pemilu seakan hanya pemanis bibir untuk mengelabui rakyat agar tertarik memilih dirinya. Maka tidak heran, bila sebagian besar masyarakat menganggap janji politik sangat identik dengan kebohongan. Seakan merekalah para pejuang aspirasi masyarakat bersama partai pengusungnya.

Namun masyarakat sepertinya sudah terbiasa dengan tradisi tersebut. Meski sudah tahu jika janji itu bohong, tapi kadang para pemilih pun berusaha menikmati atau bahkan mengambil manfaat dari kebohongan itu. Meski dia sadar apa yang dilakukan itu hanya politik harapan palsu (PHP).

Sadar atau tidak, para calon pelayan rakyat itu justru telah memperlihatkan kebodohan dengan menjajakan dagangan yang belum pernah dia cicipi. Tentu secara moral, janji harus direalisasikan menjadi kenyataan. Bukan sebaliknya hanya menjadi instrumen pencitraan meraih simpati belaka.

Faktanya, kewajiban moral tersebut tidak benar-benar membentuk komitmen para wakil terpilih dalam mewujudkan janjinya. Alih-alih menepati janji, sejumlah kepala daerah yang sudah disumpah pun justru tidak sedikit tersandung kasus korupsi.

Halaman:

Editor: Try Sutrisno


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah