Network
"Kenapa enggak punya backup persoalan terkait keterbatasan anggaran dan kesulitan menjelaskan ke keuangan dan auditor," tambahnya.
Lebih lanjut, Budi Arie menjelaskan bahwa otoritas terkadang meminta penjelasan yang membuat KL daerah sulit untuk menjelaskan urgensi backup data. Ia menekankan pentingnya anggaran untuk backup data di-cover dan bahwa kebutuhan backup data harus dijelaskan dengan baik kepada auditor.
"Anggaran backup data harus di-cover. Kenapa ada dua, satu saja. Yakinkan ke auditor di masa depan keamanan data dianggap penting kita harus bantu dorong," ujarnya.
Ke depan, Menkominfo berencana menjadikan backup data sebagai kewajiban atau mandatory, mengingat sebelumnya sifatnya masih opsional karena ada KL yang kesulitan mendapat anggaran. "Ke depan kami akan buat wajib, karena ini penting," pungkas Budi Arie. (*)
