Network
INFOBANGKAID – Beberapa organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Indonesia belum sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah terkait pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada ormas keagamaan. Menanggapi hal ini, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihaknya masih dalam tahap sosialisasi kebijakan tersebut kepada ormas keagamaan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
"Ya, saya katakan bahwa ini kan PP-nya baru ditandatangani, ini barang baru dan saya baru mensosialisasikan. Setelah itu kami baru akan mengkomunikasikan," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/6).
Bahlil menjelaskan bahwa saat ini, pihaknya masih terus melakukan komunikasi dengan ormas keagamaan, termasuk yang menolak, agar mereka lebih memahami perubahan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru ini.
"Nanti dilihat kalau misalnya katakanlah setelah mereka tahu isinya, tujuannya, dan mau menerima Alhamdulillah kan. Kalau nggak ya kita nggak boleh memaksa. Tapi saya yakin bahwa semua ada tujuan baik dan sesuatu yang baik Insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik," terang Bahlil.
Menurut catatan CNBC Indonesia dilansir infobangkaid, beberapa ormas keagamaan yang menolak pemberian IUPK ini antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Selain itu, ormas Islam seperti Muhammadiyah tampaknya tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil tawaran tersebut.
